AmazingTomohon.com
Not everyone can see what you see
Dalam rangka meningkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk mewujudkan Nawacita, maka Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) mengadakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam
Negeri Angkatan I Tahun 2016. Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak
merupakan salah satu Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 9 Desember
2015 lalu yang ikut dalam pembekalan ini. Kegiatan ini dipusatkan di
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan
Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan. Pembukaan
kegiatan yang akan belangsung hingga Minggu (25/4/2016) diikuti 92
Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH dari seluruh Indonesia dan dibuka
secara resmi Mendagri, Tjahjo Kumolo, Jum’at (22/4/2016).
Dalam arahannya, Mendagri menekankan beberapa hal, seperti sinergisasi
tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam
perencanaan anggaran daerah. “Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik
antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun
dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun,” pesan Tjahjo
seraya meminta para Kepala Daerah (KDH) atau siapapun tidak
menggunakan calo atau makelar jika ingin bertemu dengannya. Termasuk
melalui keluarga. Tetapi langsung melalui staf resminya. Terkait
dengan soal perangkat daerah yang akhir-akhir ini kerap terseret
urusan hukum, Tjahjo berharap komunikasi antar KDH dengan aparat
penegak hukum di daerah harus terjalin baik. Dia berharap minimal
Kepala Daerah harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan
terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi
Pemeberantasan Korupsi (KPK), kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal KDH nya dikasih tahu.
Salahnya apa, cukup tidak alat bukti,” ujarnya.
Dikatakan Tjahjo, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu
karena Kepala ataupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
kerap bolak-balik dipanggil baik itu oleh Kejaksaan maupun KPK tanpa
ada komunikasi yang baik dengan KDH.
“Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena aparatur di
SKPD, baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil. Makanya
kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung dan dan KPK
agar KDH diberi tahu terlebih dahulu sebelum kepala SKPD atau stafnya
dipanggil,” ungkap Tjahjo.
Selanjutnya Walikota Jimmy F Eman SE Ak mengatakan bahwa pelaksanaana
Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD)
dilakukan sebagai wadah pembekalan bagi kepala daerah karena itu
orientasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman akan filosofi
kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Agar Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati mengerti dan
paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah, khususnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah,seperti kata Mendagri. Eman
menilai, sangat penting untuk memahami filosofi kepemimpinan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang selalu
dihasilkan adalah yang pro rakyat dan tetap selaras dengan pemerintah
pusat.
Tak hanya para kepala daerah, Kemendagri juga akan melakukan
pembekalan serupa yakni pelatihan dan pembekalan kepada para istri
kepala daerah. OKPPD dilaksanakan dengan 2 angkatan. Angkatan pertama
yaitu yang mengikuti orientasi pada 21 hingga 25 April 2016 dan
angkatan kedua akan diselenggarakan pada 18 hingga 22 Mei 2016. Tema
kali ini adalah “Melalui Pembekalan Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran
Strategis Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan
Nawacita”. Pemberi materi dalam kegiatan ini antara lain dari
Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kementerian
PUPR, Kemenkes, TNI, Polri, Kejaksaan, KPK, BPK, PPATK, dan Badan
Ekonomi Kreatif.